onlineku.info, JAKARTA. Debat calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim yang kedua digelar di Jakarta. Disiarkan langsung oleh salah satu televisi swasta nasional pada Minggu (3/11) kemarin malam. Debat kali ini lebih panas jika dibandingkan debat sebelumnya.
Sebelum debat dimulai, sudah ada intrupsi dari calon wakil gubernur Hadi Mulyadi. Kata pasangan Isran Noor itu, tata tertib nomor 8 yang disyaratkan KPU sudah melanggar aturan. Dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 keduanya bisa saling mengisi, namun dalam aturan justru tidak bisa. Hanya calon gubernur atau wakil gubenur saja yang diperbolehkan berbicara. “KPU melanggar PKPU. Kami akan menyampaikan kepada DKPP,” ucapnya.
Saat interupsi selesai, dari kejauhan timses Rudy-Seno yang juga pengurus Golkar Kaltim, Sudarno langsung mendatangi salah satu komisioner KPU Kaltim. Dari video yang beredar, Sudarno juga menantang fisik tim pendukung Isran-Hadi.
Dalam debat itu, Rudy-Seno menawarkan program baru, yaitu Aplikasi Sakti. Program ini tidak ada di debat pertama. Di debat perdana, yang ada hanya Gratis Poll dan Joss Poll.
“Aplikasi ini nantinya akan memudahkan pelaporan dan kinerja di bawah serta lainnya,” ucap Rudy ketika menjelaskan hal itu.
Pada saat ucapan pertama, Isran Noor memberikan statemen bahwa dirinya dan Hadi tidak pernah tersangkut kasus hukum, apalagi kasus korupsi. “Selama saya lima tahun jadi gubernur, tidak terjadi tangkap tangan KPK, kecuali di mana itu, di PPU yah. Itu yang ada lupa aku namanya. Dah itu aja,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan ini, Rudy pun menyebut bahwa hal ini yang menilai ialah KPK. Dari penilaiannya, Kaltim daerah rawan Korupsi dan terbukti dengan kegiatan yang ada, salah satunya kepala Dinas ESDM Kaltim, CH Benny, yang sempat tersangkut hukum.
“Kami menjadi anggota DPR RI bisa memberikan akses untuk aparat hukum, sehingga kekurangan SDM dan prasarana agar mengurangi tingkat korupsi yang rawan survei SPI. Sedangkan aplikasi Sakti bisa memonitor itu, supaya yang rentan korupsi dari KPK bisa dihindari,” ungkapnya.
Namun pernyataan Rudy ini kembali dibantah oleh Isran. Pada putusan pengadilan, kasus CH Benny yang sebelumnya diduga bersalah, justru tidak terbukti. “Pak Benny itu tidak terbukti, bahkan dia bebas murni. Pahamlah Ikam?,” tegas Isran Noor.
Rudy pun juga mempertanyakan soal beasiswa Kaltim Tuntas dan membandingkannya dengan Gratis Poll yang akan digarapnya jika terpilih. Isran pun lantas memberikan, klarifikasi bahwa hal itu di luar anggaran pendidikan 20 persen dan sudah dilaksanakan.
Sehingga program ini menjadi unggulan dan terbesar di Indonesia. Ketika disuruh bertanya balik, Isran pun enggan memberikan pertanyaannya. “Saya tidak bertanya, karena tidak ada objek yang saya tanyakan. Tidak ada pengalamannya. Dia ini yang mau kita tanyakan,” jelasnya.
Di akhir pertanyaan, Hadi pun mempertanyakan posisi Seno kala menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim, dimana hal ini menyinggung mekanisme birokrasi pemerintahan. Yaitu perihal pergantian Ketua DPRD Kaltim dari Makmur HAPK ke Hasanuddin Mas’ud yang juga kakak kandung dari Rudy Mas’ud sebagai Ketua Golkar Kaltim saat ini.
“Saya rasa itu pernyataan yang bukan mengarah birokrasi, soal itu sudah menjadi masalah Golkar atau partai pengusungnya. Ada surat dari Kemendagri dan itu harus kita jalankan, kalau tidak zalim itu,” ungkap Seno.
Sementara itu menanggapi hal ini, Hadi menyebut bahwa saat itu, suara dari Makmur HAPK adalah 32 ribu suara, sementara itu suara Hasanuddin Mas’ud jauh dibawah itu. “Ya, faktanya Hasanuddin Mas’ud adalah kakak dari Rudy Mas’ud yang menjadi Ketua Golkar Kaltim,” tutupnya. (mrf/nha)
Sapos.co.id
