Kotanusantara.id, Salah satu aktivis asal Samarinda, Andi Muhammad Akbar yang sempat dilaporkan oleh Tim Hukum Rudy Mas’ud terkait kritikannya, terhadap dinasti politik dan utang berlimpah milik Rudy Mas’ud akhirnya angkat bicara. Dirinya pun melawan dengan menunjuk Irma Suryani dan Jumintar Napitupulu sebagai tim kuasa hukumnya.
Usai penunjukannya sebagai kuasa hukum, Jumintar Napitupulu menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi segala hal yang berkaitan dengan hukum terkait pelaporan yang diarahkan kepada klien mereka.
“Dengan diberikannya kuasa ini, artinya kami siap untuk menghadapi hal apa pun yang berkaitan dengan hukum terkait pelaporan yang diarahkan kepada klien kita,” ujarnya pada awak media, Minggu (20/10) kemarin.
Dirinya mengungkapkan kebingungannya mengenai dasar tuduhan ujaran kebencian yang diarahkan kepada klien mereka. “Soal apa yang menjadi dasar bahwa tulisan dari klien kami disebut sebagai ujaran kebencian, kalau kami menjawab sebagai kuasa hukumnya juga masih bingung dalam hal ini. Karena sampai saat ini terlapor belum menerima surat panggilan, jadi masih samar-samar bahwa pasal mana yang diarahkan kepada klien kami,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, tim kuasa hukum Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa yang diduga dikenakan adalah Pasal 27, 28, dan 45 dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian. Namun, Napitupulu menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh klien mereka, Akbar, dalam analisisnya maupun pandangannya di media beberapa waktu silam tidak masuk unsur-unsur dari ketiga pasal tersebut.
“Apa yang disampaikan terkait dinasti politik dan LHKPN itu merupakan informasi yang bisa diakses di ruang publik, terutama di internet. LHKPN itu kan konsumsi publik yang menyajikan data itu adalah lembaga yang sudah jelas, yang kemudian bersumber dari data orang yang memberikan LHKPN-nya. Lantas kemudian itu dianalisis menjadi pernyataan di kita, dimana letak fitnah dan pencemaran nama baiknya,” tegasnya.
“Kami akan melihat apa yang menjadi dasar pelaporan mereka dan mempersiapkan langkah-langkah jika sudah ada panggilan atau langkah hukum yang berjalan. Jika tidak ada, kami hanya mempersiapkan diri untuk menghadapinya,” jelasnya.
Andi Muhammad Akbar selaku terlapor menyampaikan bahwa apa yang diucapkannya adalah bagian dari ekspresi politiknya. “Ketika saya membuat tulisan-tulisan tersebut, tidak dalam tendensi bahwa saya mendukung salah satu pasangan calon. Namun, ada beberapa hal yang mungkin menjadi irisan sehingga saya diasosiasikan mendukung salah satu paslon,” bebernya.
Dalam konteks tersebut, Akbar ingin memberikan pengetahuan, data, dan fakta kepada masyarakat Kalimantan Timur terkait berbagai persoalan yang ada, termasuk Pilgub Kaltim, yang diikuti oleh dua calon. “Tulisan-tulisan saya tersebut sebenarnya juga bisa dibalas, dan kami tidak pernah melarang orang mengkritik salah satu paslon. Namun dalam konteks ini, saya memiliki hak untuk menulis berdasarkan data dan fakta yang ada,” bebernya.
Saat ditanya apakah selama ini tim divisi hukum paslon 02 pernah menjalin komunikasi dengannya terkait laporan tersebut, Akbar menyebut pertemuan atau komunikasi terkait ini tidak pernah terjadi.
“Bahkan sebelum laporan itu masuk, sama sekali tidak ada informasi yang diberikan kepada saya. Artinya proses bagaimana mereka mau diskusi dan mencari jalan keluar terhadap tulisan-tulisan tersebut, saya kira tidak ada niatan dari awal,” tegasnya.
Sebagai warga Kaltim yang aktif dalam aktivitas kemasyarakatan, sosial, dan politik, Akbar merasa perlu memberikan perlawanan terhadap pemimpin-pemimpin yang memberikan contoh buruk bagi nilai-nilai demokrasi.
“Jika hal ini tidak dilawan, ke depan akan ada banyak orang yang bicara kritik sesuai data dan fakta lalu dilaporkan. Kami ingin nilai-nilai kebebasan berpandangan dan berpendapat di Kalimantan Timur tetap terjaga,” ujarnya.
Akbar juga menyatakan bahwa jika tim hukum 02 ingin berkomunikasi, mereka akan membuka ruang komunikasi tersebut. 02 merujuk pada nomor urut Rudy Mas’ud di Pilgub mendatang.
“Muaranya kan, ada di sana, apakah mereka meneruskan atau mencabut laporan, kita tinggal menunggu saja. Jika terus berlanjut, ya kita akan hadapi.
Itu kenapa saya sudah menunjuk tim kuasa hukum, ini untuk persiapan dalam mengambil langkah-langkah strategis apabila laporan tersebut terus berlanjut.
Kalau juga laporan itu dicabut, maka tim kuasa hukum Rudy-Seno mengakui kesalahannya dan mengakui kelalaian dengan mengebiri masyarakat Kaltim untuk menyampaikan pandangannya,” pungkasnya. (mrf/nha)
Sapos.co.id
