Dibalik Kemegahan Teras Samarinda, Pekerja Menunggu Pembayaran Upah

SISI BELAKANG. Suasana Teras Samarinda di Jalan Gajah Mada, Samarinda Ulu, yang ramai pengunjung.

Kotanusantara.id, SAMARINDA KOTA. Animo warga Kota Tepian untuk berkunjung ke Teras Samarinda di Jalan Gajah Mada, Samarinda Ulu, sangat tinggi. Namun, di balik kemegahan dan euforia warga menikmati keindahan Teras Samarinda serta Sungai Mahakam di depannya, tersisa masalah yang belum terselesaikan.

Masalah upah pekerja proyek Teras Samarinda masih menjadi polemik yang tak kunjung tuntas. Setidaknya puluhan pekerja mengeluhkan upah mereka yang belum dibayarkan.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda telah melayangkan lebih dari tiga kali surat pemanggilan kepada pelaksana proyek bernilai Rp36,9 miliar ini, yaitu PT Samudra Anugrah Indah Permai. Namun, pihak perusahaan tak kunjung memberikan keterangan atau hadir dalam pertemuan yang difasilitasi Disnaker.

Sudirman dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, yang juga bagian dari Biro Hukum, menunggu hasil anjuran atau keputusan dari Disnaker Samarinda. Setelah itu, timnya akan menempuh jalur lain.

“Ini sudah kesekian kalinya perusahaan tidak hadir. Kami menunggu hasil anjuran atau penetapan dari Disnaker untuk kemudian mengambil langkah melalui jalur yang lain,” ujarnya pada Jumat (11/10).

Sudirman menambahkan bahwa upah lebih dari 80 pekerja Teras Samarinda belum dibayarkan, dengan total nilai yang harus dibayar kontraktor sebesar Rp500 juta.

“Hari ini (11/10) adalah pemanggilan dan pertemuan terakhir. Dengan demikian, perusahaan bisa dikatakan mangkir, dan kami akan mengambil langkah lain,” lanjutnya.

Ketika ditanya apakah persoalan ini akan dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Sudirman menyatakan bahwa kemungkinan tidak sampai ke sana karena ada kendala biaya dalam proses tersebut. Namun, dia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Samarinda, DPRD Samarinda, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi).

“Kami akan bersurat kepada pihak-pihak tersebut, termasuk DPRD Samarinda, untuk meminta pandangan mereka terkait persoalan ini,” tutupnya. (kis/beb)

 

Sapos.co.id

BACA JUGA