onlineku.info, TENGGARONG. Pengadaan kapur dolomit di Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini tengah disorot. Sebab menurut Forum Akuntabilitas dan Tranparansi (FAKTA) Kukar –sebagai sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat LSM)– pengadaan kapur dolomit itu tidak bermanfaat bagi petani. Padahal anggaran tersedot mencapai Rp 12 miliar lebih. “Itu (pengadaan kapur dolomit oleh Distanak Kukar, Red) tidak memberikan azas manfaat bagi para petani. Bahkan lebih terindikasi pengejar fee proyek pengadaannya. Sebab di lapangan, para petani di sejumlah desa di Kecamatan Tenggarong Seberang dan sekitarnya, tidak menggunakan kapur dolomit tersebut. Karena tidak memberikan perubahan untuk kesuburan lahan pertanian,” ungkap Kepala Biro Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FAKTA Kukar, Zaidun. Sebagai langkah awal untuk mengusut pengadaan kapur dolomit, dengan anggaran belasan miliar Rupiah di APBD Kukar tersebut, DPD FAKTA Kukar telah melayangkan surat pada Rabu (24/1) kemarin. Kepada Distanak Kukar, supaya memberikan data-data. Terkait kondisi lahan pertanian terkait, sebelum dan sesudah ditaburkan kapur dolomit. “Kami juga meminta diberikan data-data. Mengenai kegiatan apa saja telah dilakukan Distanak Kukar kepada petani, mengenai berbagai hal terkait penggunanaan kapur dolomit. Apakah ada pendampingan oleh petugas dan lain sebagainya? Itu sesuai penjelasan Pak Sugiono, sebagai Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Distanak Kukar,” ujar Zaidun. Kecurigaan DPD FAKTA Kukar ada “apa-apa” di pengadaan kapur dolomit Distanak Kukar tersebut. Setelah menemukan banyak fakta di lapangan. Para petani banyak menolak menggunakan. Dengan alasan, penggunaan kapur dolomit itu tidak memberi perubahan bagi kesuburan tanah. “Padahal kapur pertanian menjadi salah satu bahan diberikan ke tanah kurang subur. Salah satu jenis kapur paling sering digunakan adalah kapur dolomit. Tapi kenapa para petani di sini (Tenggarong Seberang dan sekitarnya, Red) malah tidak begitu merespon pembagian kapur dolomit dari Disnatak Kukar. Sehingga banyak menumpuk saja berkarung-karung menjadi bahan tak berguna. Makanya kami penasaran. Sedangkan biaya pengadaannya mencapai sebesar Rp 12 miliar pada 2022-2024,” katanya lagi. (idn)
Sapos.co.id
